DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4043
Title: Tinjauan Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Timor Leste dalam Upaya Perlindungan terhadap Korban
Authors: Maya Indah, Christina
Slamet Kurnia, Titon
Marques, Joaquen
Issue Date: 2013
Publisher: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW
Abstract: Secara konstitusional Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) menjamin adanya perlindungan kepada setiap warga negara, hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RDTL. Namun, jika dilihat dari segi wilayah, Timor Leste sangat rentan terjadi kejahatan tindak pidana karena Negara baru dan baru melepas diri dari wilayah Republik Indonesia, lemahnya undangundang dan penegakan hukum dan jumlah personel penegakan hukum di pengadilan terbatas dan sifat permisif dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Bagaimana Tinjauan Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Timor Leste Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Korban. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan penelitian hokum literature dengan pendekatan Normatif. Timor Leste sebagai negara hukum tentu mempunyai kedaulatan negara dengan adanya hukum yang mengatur untuk menjaga kedaulatan tersebut. Dalam kaitannya dengan hukum Pidana Timor Leste mempunyai Undang-undang atau CP/CPP yang menjadi sumber hukum pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Pidana, Selain itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem hukum, Sudarto, mengemukakan kebijakan criminal yaitu dalam arti sempit, dalam arti luas dan dalam arti lebih luas. Maka beliau mengemukakan defenisi bahwa politik criminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyrakat dalam menanggulangi kejahatan.
Constitutionally, the Democratic Republic of Timor- Leste (East Timor) to ensure the protection of every citizen, it is stated in the Preamble to the Constitution of Timor-Leste. However, when viewed in terms of territory, Timor-Leste is particularly vulnerable to criminal offenses because of new state and a new release themselves from the territory of the Republic of Indonesia, weak laws and enforcement and the number of law enforcement personnel in the courts is limited and permissive nature of this research will How Judicial Review discussed the Criminal Law Policy in East Timor Safeguard Against Victims. To answer these problems researchers used legal research literature with the normative approach. Timor-Leste as a country would have sovereignty state law with the laws regulating to maintain the sovereignty. In relation to the Criminal law of East Timor have laws or CP/CPPS is the source of law enforcement and criminalinfringement settlement, moreover, in relation tothe implementation of the legal system, Sudarto, argued that criminal policy in the narrow sense, in a broad sense and in broader sense. Then he argued that the definition of a political criminal is a rational effort of the community in tackling crime
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4043
Appears in Collections:T2 - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T2_322011901_Judul.pdfHalaman Judul947.22 kBAdobe PDFView/Open
T2_322011901_BAB I.pdfBab I1.16 MBAdobe PDFView/Open
T2_322011901_BAB II.pdfBab II2.14 MBAdobe PDFView/Open
T2_322011901_BAB III.pdfBab IV1.66 MBAdobe PDFView/Open
T2_322011901_BAB IV.pdfBab IV151.75 kBAdobe PDFView/Open
T2_322011901_Daftar Pustaka.pdfDaftar Pustaka348.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.