Pertimbangan Hakim tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial dalam Perkara antara Dr. Endi Haryono, M.Si., dengan YKPP dan Rektor UPN Veteran Yogyakarta

Abstract

Hubungan yang terbentuk antara dosen PTS non-PNS dengan Yayasan dan Rektor PTS ialah hubungan kerja. Hal ini didasarkan pada perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (3) UU Guru dan Dosen. Dalam perkara ini yang menjadi perjanjian kerja adalah Surat Keputusan (SK) Yayasan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai di lingkungan Universitas. Dimana SK tersebuat memuat unsur-unsur dalam hubungan kerja sebagaimana terdapat dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu: pekerjaan, upah, dan perintah. Hal ini menjadi dasar bahwa ketika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya juga haruslah sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI. Dalam perkara yang diteliti oleh penulis memanglah jenis perselisihannya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Akan tetapi menjadi tidak tepat karena subjek gugatan atau pihak yang ditarik menjadi tergugat (YKPP) tidaklah tepat. Mengingat YKPP sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan PTS yang telah menjadi PTN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Dalam Pasal 4 huruf a Perpres tersebut telah terjadi peralihan tanggung jawab, hak dan kewajiban YKPP kepada UPN “Veteran” Yogyakarta.