Pelaksanaan Hukum Adat Pela Gandong antara Negri Latuhalat dan Negri Alang di Ambon, Maluku

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Memperoleh pemahaman tentang pelaksanaan hukum adat pela gandong dan tinjaun hukum adat dalam hubungan dengan larangan perkawinan antar pela Pada dasarnya hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat dimana masyarakat itu sendiri yang menganut serta menaatinya. Yang tidak kalah penting untuk mendapat perhatian secara seksama adalah bahwa hukum adat itu telah dipraktekkan sejak lama sehingga menjadikan hukum adat sebagai faktor penentu dalam mempersatukan seluruh anggota masyarakat, baik dari segi lahiriah maupun non lahiriah dalam konteks hukum adat Latuhalat dan Alang adalah Negri atau desa yang berada di provinsi maluku dengan ibukota Ambon, sebuah wilayah yang berada di daerah timur Indonesia.Kedua Negri ini berada di satu daratan yaitu Pulau Ambon. Negeri Latuhalat meliputi Tanjung Nusaniwe seluruhnya yang dikelilingi oleh lautan dan hanya sebagian saja yang berbatasan dengan daerah dataran lainnya, sedangkan Allang adalah desa/negeri yang terletak di kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kedua Negri ini memegang prinsip adat yang diwariskan nenek moyang zaman dahulu hingga sekarang ini. Salah satunya adat persaudaraan sekandung yang dikenal masyarakat Maluku sebagai adat pela gandong Perkawinan antar Negri Latuhalat dan Negri Alang yang diikat Pela di larang untuk mengikat dalam hubungan perkawinan. Perkawinan juga harus memenuhi syarat perkawinan berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dalam syarat tersebut berkaitan peraturan lain yang melarang salah satunya adalah aturan adat.