Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: studi terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 merupakan lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding) dan memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution). Sebagai lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding) dan tidak memiliki upaya hukum lain maka selayaknya putusan MKRI dapat menegakkan prinsip negara hukum. Namun pada kenyataannya beberapa putusan MKRI telah dianggap menggalami perdebatan karena telah terjadi inkonsistensi pada putusan yang dibuatnya khususnya putusan tersebut memiliki substansi yang sama. Inkonsistensi putusan MKRI tercermin dalam Putusan MKRI Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintah Daerah terhadap Putusan MKRI Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintah Daerah dan putusan MKRI Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Putusan MKRI Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Disinilah yang menjadi kajian penulis, mengingat hakim MKRI merupakan pemangku konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat oleh sebab itu penting mengetahui latar belakang terjadinya inkonsistensi serta dibutuhkannya suatu upaya untuk mencegah terjadinya inkosnsitensi tersebut khususnya mengenai putusan yang memiliki substansi yang sama.