Penyadapan Tanpa Izin Pengadilan: kajian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan hak privasi

Abstract

Hak privasi merupakan hak yang fundamental bagi setiap individu manusia untuk bebas beraktivitas dalam ruang lingkup kehidupan pribadinya tanpa campur tangan pemerintah atau orang lain. Hak privasi menjadi penting, karena hanya hak ini saja yang tersisa yang dimiliki manusia untuk dapat leluasa dan bebas di dalam ruang lingkup pribadinya secara aman dan nyaman tanpa ada intervensi dari pemerintah atau orang lain, terutama dalam hubungan komunikasi pribadi. Pada kenyataannya hak privasi tetap mendapat intervensi dari negara melalui lembaganya yaitu KPK yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, sebagai bagian dalam proses pidana (penyelidikan dan penyidikan). Upaya paksa yang dilakukan KPK melalui penyadapan, telah mengusik hak privasi individu karena dalam pelaksanaanya tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan.