Konstruksi Hukum Kartel di Indonesia: studi atas lima putusan KPPU tentang pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang No 5 Tahun 1999

Abstract

Penelitian hukum mengenai Konstruksi Hukum Kartel di Indonesia ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perbandingan dari pengertian kartel menurut lima putusan KPPU yang membahas masalah kartel dengan pengertian kartel menurut beberapa pakar. Selain itu penelitian hukum ini juga mengkaji mengenai unsur kartel dalam setiap putusan. Perjanjian kartel dapat dilakukan oleh produsen dengan produsen, produsen dengan distributo dan/atau retail dan distributor dengan distributor, retail dengan retail. Dalam kegiatan kartel ini pihak yang paling dirugikan adalah konsumen dimana konsumen menjadi objek bagi pelaku usaha untuk mencari keuntungan, bukan hanya konsumen tetapi pelaku usahapun tidak akan diuntungkan, sebab mereka akan menghilangkan persaingan dan dengan hilangnya persaingan maka inovasi baru tidka aka nada dalam produk mereka, sehingga nama perusaaah mereka tidak akan besar di pasar. KPPU yang menangani masalah kartel menganut prisip rule of reason yaitu apabila perjanjian yang dilakukan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.