Dissenting Opinion dalam Putusan Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat: studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 906/K/PID.SUS/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996/K/PID/2010

Abstract

Perbedaan pendapat atau dissenting opinion merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia terlebih hakim sebagai wakil Tuhan, dalam memberikan putusan. Hal tersebut sebagai wujud dari independensi kekuasaan kehakiman yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Suatu putusan pengadilan yang diawali dengan irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadikan putusan hakim sebagai suatu puncak atau mahkota yang berlandaskan keadilan. Akan tetapi dengan terjadinya dissenting opinion dalam pengambilan putusan hakim menunjukan bahwa hakim dalam pengambilan putusan memiliki pola pemikiran yang berbeda-beda. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila terjadi dissenting opinion, maka suara terbanyak (majority opinion) yang dipilih, sedangkan beberapa dissenting opinion dalam putusan pengadilan justru telah mencerminkan keadilan bermartabat. Keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijamin hak dan martabatnya, atau keadilan yang memanusiakan manusia, keadilan yang nge wong ke wong. Dengan demikian, tidak selamanya suara hakim minority opinion tidak mencerminkan sebuah keadilan salah satunya tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 906/K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996/K/Pid/2010. Karena perbedaan pola pandang tersebutlah hakim harus dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hati nurani, yang dapat menghasilkan suatu keadilan bermartabat.