Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Software sebagai Sarana Kejahatan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penyalahgunaan software sebagai sarana kejahatan pornografi di internet (cyberporn) dan apakah pengaturan tersebut sudah memadai dan konsisten dalam perkembangan pornografi di internet (cyberporn) sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi usaha–usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan– perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku–buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia mengatur penyalahgunaan software sebagai sarana kejahatan pornografi di internet (cyberporn) dan mengingat ruang lingkupnya adalah dunia maya maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dianggap paling tepat digunakan, dikarenakan bersifat khusus. Peraturan ini dianggap belum memadai jika dikaitkan dengan perkembangan pornografi di internet (cyberporn) sekarang, dintaranya adalah pemberian batasan pornografi yang tidak jelas, penegakan hukum yang tidak konsisten, tidak ada penjelasan mengenai mekanisme khusus yang menentukan bahwa tindakan atau kegiatan yang dilakukan di dunia maya merupakan sah dan tidak melawan hukum, serta ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat atau berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan tindakan tertentu dalam menangani masalah pornografi.