Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Uang Elektronik (E-Money) dalam Transaksi Elektronik

Abstract

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Uang Elektronik (E-money) Dalam Transaksi Elektronik.Perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan banyak perubahan dalam berbagai kebutuhan masyarakat.Alat pembayaran yang sebelumnya hanya ada uang tunai dalam bentuk uang giral dan uang kartal, saat ini berkembang menjadi pembayaran melalui sistem elektronik (e-payment system). Sistem pembayaran elektronik atau non tunai itu dikenal dengan menggunakan kartu uang elektronik (e-money). Nilai uang disimpan secara elektronik yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor pemegang kepada penerbit.Nilai uang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran namun bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, jadi tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Terdapat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana kaedah hukum pengaturan terhadap pemegang kartu e-money dalam melakukan transaksi elektronik di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money dalam melakukan transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan undang-undanga dan analisis konsep hukum.Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekundur berupa literature yang berkaitan dengan permasalahan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan artikel dalam format elektronik. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, bentuk pengaturan hukum terhadap e-money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan melalui perjanjian baku yang diatur oleh penerbit berupa syarat dan ketentuan pemegang kartu. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu diperlukan untuk menjamin persamaan kedudukan antara penerbit dan pemegang kartu e-money, termasuk perlindungan hukum terhadap penyalagunaan kartu e-money yang dapat merugikan pemegang melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu juga merupakan bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut meskipun tidak tercantum secara tertulis dalam perjanjian.