DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/11628
Title: Analisis Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Authors: Susilo, Lugud Endro
Keywords: pendelegasian;fungsi dan wewenang;bentuk pengaturan;kepastian hukum
Issue Date: 2016
Publisher: Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW
Abstract: Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pembangunan Rumah Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perkembangan yang semakin maju ini memberikan banyak perubahan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang kewajiban Pemerintah untuk perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bagaimana peran Pemerintah guna menangani perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam pembangunan perumahan dan kawasan perukiman berdasarkan Undang-undang perumahan dan kawasan permukiman, pertanggungjawaban Pemerintah perumahan dalam menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum berdasarkan Undang-undang perumahan dan kawasan permukiman. Terdapat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, seperti jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengkajian pertanggungjawaban Pemerintah untuk perumahan dan kawasan perukiman dalam penyediaan sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan permukiman. Sifat penelitian adalah preskriptif, yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Kemudian penelitian ini dibantu dengan ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Bahan hukum primer yang terinventarisasi terlebih dahulu disistematisasikan sesuai dengan substansi yang di atur dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Melalui sistematisasi terhadap bahan hukum yang kompleks akan dapat ditemukan norma hukumnya dan menerapkannya guna menyelesaikan problema hukum yang dihadapi. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, peraturan hukum terkait kewajiban Pemerintah perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum rumah umum dan rumah komersil terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Kawasan Permukiman, peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Serta peran yang dilakukan oleh Pemerintah Perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/11628
Appears in Collections:T1 - Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_312012083_BAB I.pdfBAB I687.27 kBAdobe PDFView/Open
T1_312012083_BAB II.pdfBAB II1.32 MBAdobe PDFView/Open
T1_312012083_BAB III.pdfBAB III621.42 kBAdobe PDFView/Open
T1_312012083_Daftar Pustaka.pdfDaftar Pustaka500.72 kBAdobe PDFView/Open
T1_312012083_Judul.pdfHalaman Judul1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.