Mahkamah Konstitusi sebagai Policy Maker Menggantikan Pembentuk Undang-Undang

Abstract

Thesis ini mengkaji praktik putusan MK yang dikategorikan Penulis sebagai putusan yang bersifat policy making, yaitu Putusan MKRI No. 5/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Putusan MKRI No. 14/PUU-IX/2013 tentang penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif secara Serentak. Terkait dengan Putusan MKRI No. 5/PUU-V/2007, penulis berpendapat bahwa MK telah bersikap over protective dengan memberikan right to be candidate kepada calon perseorangan—yang pertentangannya dengan konstitusi tidak secara eksplisit. Hal ini tidak sebanding dengan isu right to life dalam Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007. MK hendaknya mendasarkan pada selective judicial activism. Justifikasi terhadap praktik policy making oleh MK haruslah berbasis pada kepentingan pihak yang seyogyanya dilindungi—yaitu representasi kepentingan pihak yang lemah. Ketika kondisi tersebut terjadi dan membahayakan HAM, maka pengadilan (MK) secara langsung memperoleh kewenangan untuk melakukan praktik tersebut. Terkait dengan Putusan MKRI No. 14/PUU-IX/2013, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam memutus kasus ini yang lebih dipengaruhi oleh pendekatan ilmu politik (teori coattail effect) dan ilmu ekonomi (teori efisiensi)—dasar pertimbangan yang digunakan MK tidak lagi berada dalam ranah judicial duty badan yudisial. Ranah dari badan yudisial seperti MK seharusnya adalah judicial duty dengan merujuk pada sumber-sumber hukum, termasuk dalam kasus pengujian undang-undang. MK hanya dapat mengintervensi legal policy legislator, manakala terjadi kesalahan interpretasi konstitusi secara substansial dalam menghasilkan undang-undang.