Konsep Keuangan Negara di Tinjau dari Tindak Pemerintahan di Lapangan Keperdataan

Abstract

Konsep keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan tidaklah dibangun menggunakan konsep hukum yang berlaku. Hal tersebut berimplikasi pada tataran normatif yaitu adanya antinomi dari penerapan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang terkait lainnya, dan pada tataran praktis mengakibatkan Badan Usaha Milik Negara (Persero) menjadi objek pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Beranjak dari problematika tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana status hukum uang negara dilihat dari tindak pemerintahan di lapangan keperdataan? (2) Bagaimana konsep pengaturan tentang keuangan negara yang ideal? Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan Konsep Tindak Pemerintahan yang terdiri atas Tindak Pemerintahan dalam Lapangan Publik (acta jure imperii) dan Tindak Pemerintahan dalam Lapangan Keperdataan (acta jure gestionis). Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa hal yaitu (1) Konsep Pengaturan Keuangan Negara dan Kekayaan Negara yang dipisahkan tidaklah dibangun berdasarkan konsep tindak pemerintahan. (2) adanya antinomi konsep keuangan negara dalam sistem peraturan perundang-undangan. (3) Tindak Pemerintahan dalam hukum publik maupun hukum privat membawa implikasi berbeda pada status yuridis uang tersebut, dimana ketika uang negara dipisahkan menjadi penyertaan modal dalam badan usaha milik negara (Persero) maka status yuridis uang negara tersebut berubah menjadi uang privat. Sehingga kerugian keuangan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara bukanlah merupakan kerugian keuangan negara.