Memilih Bentuk Dakwaan Alternatif dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan terhadap Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pid.Sus/2013

Abstract

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan Alternatif kurang tepat apabila melihat kronologis kasus diketahui bahwa pelaku dan korban masih dibawah umur maka menggunakan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan mengacu ketentuan Pasal 63 ayat (2) yang berkaitan dengan asas Lex specialis derogat legi generalis yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general). 2) berdasarkan berkas penyidikan dari kepolisian menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur daripada rumusan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk itu maka Penuntut umum seharusnya dapat memilih menyusun Dakwaan ke dalam Bentuk Surat Dakwaan Tunggal.

Research results show that: 1) the Public Prosecutor in the indictment Alternative make less precise chronological look at the case when it is known that the perpetrator and the victim was a minor then use the Law Number 23 of 2002 on Child Protection with reference to the provisions of Article 63 paragraph (2) relating to the principle of lex specialis legi derogat generalist who is a legal principle which implies that the rules that are specific (specialist) override general rules (general). 2) based on the files of the police investigation showed that the acts committed by the defendant has met the elements rather than the formulation of Article 81 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 on Child Protection. For that the public prosecutor should be able to choose to draw up indictment in Single Form of the Indictment.