Pelaksanaan Rekomendasi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan (KKP) Tentang Reparasi Kepada Korban Dan Keluarga Korban, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Pasca Referendum DI Timor-Leste

Abstract

Revolusi Bunga yang terjadi di Portugal pada tanggal 25 april 1974 situasi politik di Negara itu berubah, rezim otoriter yang berkuasa tumbang dan kemudian terbentuk suatu rejim baru yang demokratik sehingga saat itu pula Portugal memberikan angin segar bagi semua negara – negara jajahannya untuk menentukan nasipnya sendiri (Provincia Ultramarino). Salah satu negara jajahan (Ultramarino) yang diumumkan adalah Provincia Ulramarino Timor Leste, dan dekolonisasi bagi semua wilayah jajahan di sebran lautan (Povincia Ultramarino) di Afrika dan Asia. Lalu muncul berbagai partai politik yang terbentuk di Timor Leste, dan awal jatuh korban serta situasi politik Timor Leste dalam kondisi yang tidak stabil akibat perbedaan pandangan politik di antara pimpinan partai politik di sana (Timor Leste). Persoalan tersebut tidak hanya perang urat syaraf, namun menjadi perang fisik yang menelan banyak korban jiwa; Saat itu Indonesia mulai masuk dengan operasi intelijennya sebelum secara resmi invasi atas Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975. Akibat dari penyerbuan itu lalu korban nyawa dan kehilangan harta benda semaking bertambah karena Indonesia mengerakan militernya serta alat perang yang mederng dalam jumlah besar. Pendudukan Indonesia atas Timor Leste melalui penyerbuan menjadi masalah hangat Internasional karena pada waktu itu secara de juri,Timor Leste masih wilayah kekuasaan Portugal sehingga berbagai tekanan datang dari Negara- negara dan organisasi Internasional, seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan Amnesty internasional. Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Penerimaan dan Rekonsiliasi (CAVR) dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di Timor Leste. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implikasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), Hak Asasi Manusia (HAM) dan presepsi msyarakat tentang pelanggarang HAM berat yang terjadi di Timor Leste pada tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum deskriptif, yaitu dinana penulis ingin mengetahui, mengambarkan masalahmasalah atau fenomena –fenomena yang ada di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence. Disebut yuridis sosiologi karena penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu pekerja di dalam masyarakat. Data primer yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, baik terhadap kaidah hukum yang ada, hasil penelitian, dan karangan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. juga melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) serta 2 (dua) orang korban dan keluarga korban asal Timor Leste. Dari hasil penelitian ini tidak ada langkah – langkah atau mekanisme (prosedur baku) tentang tata cara untuk pelaksanaan reparasi kepada korban dan keluarga korban pada pelanggaran HAM pada tahun 1975- 1999 di Timor Leste. Dari hasil penelitian, bahwa kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) ini hanya sekedar menjawab apa yang menjadi harapan para petinggi negara dan mengabaikan harapan para korban yang mengimpikan adanya pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM hal ini menunjukan bahwa Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) hanya sebagai panggung sandiwara bagi para elit politik untuk mencari sensasi, tetapi bukan untuk menjawab tuntutan rakyat mereka yang menjadi korban. Sebagai saran di dalam penelitian ini diusulkan agar hasil kerja keras Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dalam mengungkapkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Leste merupakan hasil positif yang perlu dihargai, karena dengan hasil kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tersebut masyarakat Timor Leste dapat mengetahui tentang pelanggaran HAM Timor Leste termasuk angka korban tentu saja itu sebagai bukti yang menunjukan bahwa memang ada pelanggaran HAM di masa lalu.