Izin Presiden Untuk Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kepala Daerah Yang diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Tulisan ini merupakan studi terhadap konsistensi pertentangan hukum antara Pasal 36 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan prinsip equality before the law dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manfaat dari penulisan ini secara teoretis diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara, dan secara praktis diharapkan dapat dijadikan wacana yang berharga bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Metode dalam penulisan ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan Conceptual, Philosophical, dan Historical. Spesifikasi penulisan deskriptis analitis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan izin Presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, didasarkan atas usulan dari APPSI yaitu untuk menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya perusakan citra Pemerintah Daerah. Ketentuan izin Presiden tidak berkesesuaian dengan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan prinsip negara hukum equality before the law, karena menurut A.V Dicey, doktrin equality before the law mengajarkan mengenai persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court, yang berarti bahwa tidak ada orang yang berbeda di hadapan hukum.