Penerapan Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terkait Penempatan Pelaku Penyalahguna Narkotika Kedalam Rehabilitasi Sosial dan Medis: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Salatiga

Abstract

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan mengalamu ketergantungan akan narkotika, sehingga pecandu narkotika dikategorikan sebagai korban dari penyalahguna narkotika. Oleh sebab itu, korban penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dengan narkotika adalah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu Narkotika. Dimana tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahguna narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik,mental dan sosial penderita yang bersangkutan selain itu unt uk memulihkan rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika agar para korban penyalahguna narkotika dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Pada prakteknya pasal 127 ayat (1) menempatkan korban penyalahguna narkotika sebagai pelakuk kejahatan yang harus dihukum dengan hukuman penjara,karena penyalahguna dianggap suatu perbuatan pidana yang harus mendapatkan sanksi berupa pidana. Kedudukan korban penyalahguna narkotika ini mendorong MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang kategori dan tolak ukur seorang penyalahguna narkotikan dikatakan sebagai korban penyalahguna narkotika.