Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/14631
Title: | Perlindungan Hukum terhadap Hak Narapidana Perempuan: Studi Kasus Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Salatiga |
Authors: | Rosdiana, Silvia |
Keywords: | hak asasi manusia;lembaga pemasyarakatan;narapidana perempuan |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW |
Abstract: | Hak Asasi Manusia adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh siapapun, karena hak asasi manusia tidak memberikan batasan terhadap jabatan tertentu. HAM juga tidak membatasi kepada jenis kelamin perempuan ataupun lak-laki. Termasuk di dalamnya para narapidana perempuan merupakan bagian dari masyarakat, selaku manusia ia mempunyai hak yang wajib dijunjung tinggi oleh hukum dan pemerintah. Penulis ingin meneliti tentang hak-hak narapidana perempuan untuk mencari bentuk perlindungan hukum yang melindungi semua warga negaranya sekalipun berstatus sebagai narapidana, mereka berhak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia khususnya narapidana perempuan. Tujuan utama dari penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah agar dapat mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh para Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terkhusus di Rumah Tahanan Kelas II B Kota Salatiga dalam perlindungan hak – hak narapidana perempuan. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak narapidana perempuan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Salatiga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak para terpidana perempuan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Salatiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris ini dilakukan guna untuk mengetahui sebab dan akibat yang mempengaruhi pemenuhan hak dari para terpidana perempuan tersebut. Sesuai dengan data hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap hak narapidana perempuan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Salatiga belum terlaksana secara maksimal. Maka pemerintah beserta jajarannya haruslah melakukan beberapa upaya agar perlindungan terhadap hak para narapidana perempuan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/14631 |
Appears in Collections: | T1 - Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_312012018_BAB I.pdf | BAB I | 773.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_312012018_BAB II.pdf | BAB II | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_312012018_BAB III.pdf | BAB III | 209.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_312012018_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 310.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_312012018_Judul.pdf | Halaman Judul | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_312012018_Lampiran.pdf | Lampiran | 210.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.