Pembaruan Hukum Pemilu Melalui Pembentukan Peradilan Pemilu

Abstract

Pemilu adalah bagian penting dalam sistem demokrasi. Pemilu yang diselenggarkan rutin untuk proses pergantian rezim atau penguasa baik dalam eksekutif atau legislatif. Di dalam proses pemilu pada akhirnya berakhir sering terjadi sengketa pemilu. Sengketa yang terjadi menghambat proses pemilu dan menghambat juga sistem demokrasi yang berdampak luas. Kewenangan menangani sengketa hasil pemilu yang selama ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi pada faktanya tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya. Peradilan khusus pemilu memberikan ruang atau tempat bagi berbagai pihak untuk mencari keadilan dan Hak Asasi Manusia terkait dengan pemilu yang terjadi. Dengan adanya peradilan pemilu maka jaminan akan sistem pemilu yang ideal akan tercapai dan merupakan suatu gerakan pembaruan hukum yang menjadi kebutuhan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.