Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2015 Terkait Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta

Abstract

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyelesaikan sengketa terkait pembangunan untuk kepentingan umum terkadang melanggar hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut, salah satunya ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2015 yang menyelesaikan sengketa Pembangunan Bandara di Yogyakarta. Menjadi unik ketika Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang mengabulkan gugatan warga, tetapi Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi membatalkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 07/G/2015/PTUN.YK. Hakim Mahkamah Agung telah keliru dalam memutus perkara Nomor 456 K/TUN/2015, dimana pertimbangan hakim karena sebenarnya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara telah menerapkan hukum secara luas mulai dari tingkat Nasional sampai pada tingkat Daerah. Pertimbangan Hakim yang menilai pembangunan sebagai kebutuhan dan bersifat futuristik adalah keliru, karena secara jelas dan nyata Hakim mengabaikan fakta jika pembangunan bandara tersebut telah melanggar aturan tata ruang. Seharusnya hakim lebih melihat secara luas peraturan terkusus menyangkut Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Hakim perlu melihat korelasi pengaturan tingkat nasional sampai pada tingkat daerah dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara. Selain itu pengetahuan terkait asas pemberlakuan perundang-undangan sangatlah dibutuhkan.