Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu//handle/123456789/14702
Title: Tanggung Jawab Perdata dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Salatiga
Authors: Utari, Dewi
Keywords: tanggungjawab perdata;jaringan utilitas;jaringan kabel fiber optik
Issue Date: 2017
Publisher: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW
Abstract: Pertanggung jawaban hukum perdata menjadi hal yang penting dalam masalah pemasangan jaringan kabel fiber optik di Kota Salatiga. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Pihak Operator seluler dalam pemasangan jaringan kabel fiber optik haruslah bertanggungjawab dan mengganti segala kerugian berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) maupun berdasarkan Praduga Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of Liability) yang dibuatnya yang berakibat pada rusaknya trotoar, kanstin, jaringan drainase dan badan jalan sebagai fasilitas umum dan merugikan banyak pihak. Beranjak dari problematika tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana realita hukum di dalam pemasangan kabel fiber optic di Kota Salatiga? (2) Bagaimana pertanggungjawaban perdata terkait dengan pemasangan jaringan kabel fiber optik di bagian-bagian jalan? Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan eksploratif. Untuk menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Teori Hak Menguasai Negara dan Teori Tanggung jawab Hukum dan Kepastian Hukum. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa hal yaitu (1) Pihak Operator Seluler haruslah bertanggungjawab berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability Based on Fault) terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari pemasangan jaringan kabel fiber optic maupun berdasarkan Praduga Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of Liability). (2) Pihak Operator seluler berkewajiban mengganti segala kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan trotoar yang ada. (3) Pemerintah Kota Salatiga haruslah menambahkan kuantitas dan kualitas personil di dalam mengawasi pemasangan jaringan utilitas di Kota Salatiga. (4) Perlu adanya diklat kompetensi sebelum penempatan personil di dalam bidangnya yang sesuai. (5) Perlu dibuatnya Perjanjian Kontrak Kerja di dalam terbitnya sebuah izin.
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/14702
Appears in Collections:T2 - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T2_322014023_BAB I.pdfBAB I833.06 kBAdobe PDFView/Open
T2_322014023_BAB II.pdfBAB II1.87 MBAdobe PDFView/Open
T2_322014023_BAB III.pdfBAB III3.78 MBAdobe PDFView/Open
T2_322014023_BAB IV.pdfBAB IV225.63 kBAdobe PDFView/Open
T2_322014023_Daftar Pustaka.pdfDaftar Pustaka373.01 kBAdobe PDFView/Open
T2_322014023_Judul.pdfHalaman Judul1.92 MBAdobe PDFView/Open
T2_322014023_Lampiran.pdfLampiran436.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.