Prospek Kerjasama Maritim Indonesia-China Paska Klaim Sepihak Laut Natuna oleh Republik Rakyat China

Abstract

Sengketa yang terjadi di Laut China Selatan merupakan sengketa yang telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun dan hingga kini belum ditemukan solusi terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Keadaan semakin memanas ketika Republik Rakyat China dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping mengeluarkan Peta yang didasarkan pada klaim historis sepihaknya terhadap Laut China Selatan yang dinamakan Nine Dash Line. Klaim berdasarkan Nine Dash Line inilah yang kemudian digunakan oleh Republik Rakyat China untuk masuk ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif negara-negara tetangganya di Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia sejak awal selalu menolak untuk mengakui klaim yang didasarkan pada Nine Dash Line tersebu, meskipun Indonesia pun menganggap bahwa kedaulatan lautnya tidak akan menjadi masalah berdasarkan klaim tersebut. Kemudian terjadi masalah ketika pada tahun 2016, nelayan yang berasal dari Republik Rakyat China masuk ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Natuna. Tentara Indonesia yang hendak menindak kapal dari China tersebut, kemudian dihalang-halangi oleh Coast-Guard milik Pemerintah China atas dasar bahwa berdasarkan Nine Dash Line, nelayan-nelayan tersebut masih berada dalam apa yang mereka sebut sebagai Traditional Fishing Ground. Hal ini kemudian menjadi masalah, karena pada tahun 2014, kedua negara baru saja menyepakati mengenai Kerjasama Maritim diberbagai bidang. Maka dari itu dengan adanya kejadian ini, maka penulis dengan pendekatan kualitatif mencoba untuk meneliti prospek kerjasama maritim yang sempat dicanangkan kedua negara tersebut dengan melihat berbagai tindakan yang diambil kedua negara sebelum dan sesudah kejadian tersebut serta faktor yang melatarbelakanginya. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa kerjasama maritim yang dicanangkan kedua negara tidak dapat berjalan dengan baik sampai ada kejelasan mengenai sengketa di Laut Natuna, meskipun begitu apa yang terjadi di Laut Natuna tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara secara menyeluruh, karena pada dasarnya kedua negara saling membutuhkan.

Dispute that happens in the South China Sea was a dispute that has happened for many years without any clear solution to solve that problem. The situation heats up when People's Republic of China under the lead their President Xi Jinping release a map that based on their history of the South China Sea that named Nine Dash Line. Claim that based on the Nine Dash Line later be used by People’s Republic of China to enter the EEZ of their neighbouring country on the South Sea. The Government of Indonesia always refuses to acknowledge the claim that based on the Nine Dash Line, even though Indonesia believe that sovereignty of their sea shouldn’t be a problem based on that claim. And then the problem happened when in 2016, the fisherman that comes from China enter the EEZ of the Indonesia on the Natuna Sea. Indonesian Navy that tries to catch them were blocked and intimidated by China’s Coast-Guard that feels their fisherman is on the Traditional Fishing Ground of China. This incident was later became a problem, because in 2014, both of coutries were signed a Maritime Cooperation agreement. Therefore, based on the incident of the Natuna Sea and the agreement, writer with the qualitative methods try to analize the prospect of the maritime cooperation agreement based on their stand toward the problem and each country political, economic and military moves. The results of research showed that the Maritime Cooperation that planned by both countries wouldn’t worked well until the border problem of the Natuna Sea solved. Therefore what happens on the Natuna Sea won’t disturbed the relations of the both coutries, because basically both country need each other.