Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu//handle/123456789/14839
Title: Kebijakan Pertahanan Indonesia terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Beranda Depan Kedaulatan Negara: Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo
Authors: Asana, Rambu
Keywords: kebijakan pertahanan;pulau-pulau kecil terluar;konstruktivisme;poros maritim dunia
Issue Date: 2016
Publisher: Program Studi Hubungan Internasional FISKOM-UKSW
Abstract: Dari 17.506 lebih pulau, 92 di antaranya adalah pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan laut langsung dengan 10 negara lain yakni Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Timor Leste, Papua New Guinea, Republik Palau, Australia, dan India. Dari 92 pulau tersebut, menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), ada 12 pulau-pulau kecil terluar yang rawan secara pertahanan dan keamanan karena merupakan titik koordinat terluar. Kekalahan Indonesia dalam memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan juga menjadi salah satu titik terhadap kesadaran negara tentang pentingnya pulau-pulau kecil terluar. Dengan kehadiran Joko Widodo bersama Doktrin Poros Maritim Dunia, menjadikan pulau-pulau kecil terluar sebagai kajian strategis bagi penyusunan kebijakan pertahanan Indonesia. Penelitian ini merupakan upaya untuk menggambarkan kebijakan pertahanan yang diterapkan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda kedaulatan negara. Dengan menggunakan konstruktivisme, penulis melihat adanya kekuatan ide yang dituangkan Joko Widodo melalui Doktrin Poros Maritim Dunia, yang kemudian membentuk wajah baru Indonesia dalam memperlakukan pulau-pulau kecil terluar yang merupakan salah satu komponen penting pada sektor maritim. Konsep maritime security juga digunakan penulis dalam menganalisa kebijakan pertahanan karena mengingat militer tetap menjadi satu bagian penting dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI, khususnya di wilayah perbatasan. Dengan menggunakan metode wawancara dan telaah pustaka, penulis menyajikan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, ditemui bahwa Joko Widodo berhasil menuangkan idenya ke dalam kebijakan pertahanan Indonesia, bahkan hingga melahirkan berbagai peraturan nasional yang berpatok pada UNCLOS 1982. Joko Widodo juga berhasil menggerakkan Kementerian/Lembaga terkait yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menjalankan perannya di pulau-pulau kecil terluar. Namun demikian, pemerintahan Joko Widodo masih jauh dari kata aktif dalam keterlibatannya di forum internasional untuk membawa isu pulau-pulau kecil terluar.
From more than 17.506 islands, 92 among them are the outermost small islands which have sea border with ten neighbor states including Malaysia, Singapura, Phillippines, Vietnam, Thailand, Timor-Leste, Papua New Guinea, Republic of Palau, Australia and India. According to The National Agency for Border Management (BNPP), from 92 of the outermost small islands above, 12 are having the vulnerability in security and defense because they were in the outermost coordinate point. After The International Court of Justice decided that sovereignty over Sipadan and Ligitan Island belongs to Malaysia, Indonesia puts the outermost small islands as one of the most important issues. Joko Widodo with his Global Maritime Axis Doctrine puts the outermost small islands as strategic studies in defense policy. This research aims to describe Indonesian defense policy of Joko Widodo's era toward the outermost small islands as state sovereign verandah. By using constructivism, the author saw that Joko Widodo’s ideas of Global Maritime Axis Doctrine have shaped Indonesian new forms toward how it treat the outermost small islands which one of the most important components in maritime. The author also using maritime security concept to analyze Indonesia defense policy because military existence still plays an important role in protecting Indonesian sovereignty, especially in the border region. By using research methods of interviews and literature review, this research presented in a qualitative approach. Through this research, the author found that Joko Widodo transfers his idea in Indonesian defense policy successfully, and moreover can make some national constitutions which are based on UNCLOS 1982. The Ministry and/or Institution under Joko Widodo's era, such as Ministry of Defense, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, and The National Agency for Border Management also played their roles into the outermost small islands. Even though, Indonesian defense policy in Joko Widodo's era still far from involvement into the international forum to bring the outermost small islands issues.
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/14839
Appears in Collections:T1 - International Relations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_372013603_BAB I.pdfBAB I831.86 kBAdobe PDFView/Open
T1_372013603_BAB II.pdfBAB II619.95 kBAdobe PDFView/Open
T1_372013603_BAB III.pdfBAB III255.47 kBAdobe PDFView/Open
T1_372013603_BAB IV.pdfBAB IV830.59 kBAdobe PDFView/Open
T1_372013603_BAB V.pdfBAB V1.23 MBAdobe PDFView/Open
T1_372013603_BAB VI.pdfBAB VI221.2 kBAdobe PDFView/Open
T1_372013603_Daftar Pustaka.pdfDaftar Pustaka223.63 kBAdobe PDFView/Open
T1_372013603_Judul.pdfHalaman Judul998.27 kBAdobe PDFView/Open
T1_372013603_Lampiran.pdfLampiran9.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.