Keberdayaan Konsumen di Jawa Tengah : Analisis GAP dari Sisi Aparatur Pemerintah

Abstract

Berbagai permasalahan masih terjadi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, termasuk perlindungan konsumen di Jawa Tengah. Perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 setidaknya menyangkut tentang kesadaran tiga pihak yaitu pengusaha, konsumen dan aparatur pemerintah. Oleh sebab itu, perlu upaya pemberdayaan konsumen yang dapat melindungi kepentingan konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen ini memerlukan peran aktif dari aparatur pemerintah melalui sosialisasi perlindungan konsumen. Namun demikian, upaya pemerintah untuk pemberdayaan konsumen menuntut pemahaman aparatur pemerintah untuk memahami Undang-Undang perlindungan konsumen. Selain itu, upaya pemberdayaan konsumen akan berjalan secara efektif jika aparatur pemerintah memahami bagaimana kondisi keberdayaankonsumen yang telah ada, kondisi ini meliputi baik ketersediaan informasi mengenai keberdayaan konsumen maupun perilaku darikonsumen. Oleh karena itu diperlukan analisis gap tentang bagaimana pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah tentangregulasi keberdayaan konsumen serta menganalisis bagaimana ketersediaan informasi dan perilaku dari konsumen ataskeberdayaan konsumen yang disajikan dalam bentuk monograf.