Tindakan Penyidik PPNS dalam Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi Overstay pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Jogjakarta

Abstract

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 . Namun faktanya tidak sedikit warga negara asingmelakukan tindak pidana terkait keimigrasian di Indonesia salah satunya pelanggaran batas waktu izin tinggal overstay. Di dalam efektivitas Pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pemeriksaan data administratif dan pengawasan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (overstay) di Kantor Imigrasi Kelas I Jogjakarta.Jenis penelitian ini menggunakansosio Legal dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penindakan keimigrasian dalam pelaksanaannya di Kantor Imigrasi kelas I jogjakarta terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal dan overstay lebih condong untuk mengambil tindakan administratif, karena selama ini tidak ditemukan pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana dan penyimpangan hukum yang berat. Namun fakta nya dalam lapangan, PPNS dalam melakukan tindakan keimigrasian membutuhkan waktu ber bulan bulan dan biaya yang tidak sedikit.