Analisis Kemanfaatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia

Abstract

Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu atau dasar sebuah putusan uji materi (judicial review) terhadap sebuah Undang-undang yang menyatakan apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum MK dalam putusan No. 28/PUU-XI/2013 dan mengidentifikasi serta menganalisis unsur kemanfaatan dari Undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian melalui putusan tersebut. Dalam amar Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian karena bertentangan dengan UUD 1945, dan untuk mengisi kekosongan hukum maka dikembalikan ke Undang-undang yang lama yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Namun, pada kenyataannya Undang-undang yang lama sudah tidak relevan dengan perkembangan koperasi dan ekonomi global saat ini, sebaliknya Undang-udnang yang dibatalkan oleh MK tersebut menurut penulis memiliki ketentuan yang sudah sesuai dengan perkembangan koperasi dan ekonomi global. Maka dari itu, hasil penelitian ini adalah menentang dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan justru memiliki unsur kemanfaatan di dalamnya yang dapat memberikan hal positif bagi perkembangan koperasi kedepannya.