Peran Aparatur Negara dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Dibidang Penanganan KTP Elektronik: Studi Implementasi PERWALI di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga

Abstract

Kecamatan Tingkir merupakan perangkat daerah kota Salatiga yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan diwilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota Salatiga melalui sekretaris daerah kota Salatiga dengan Visi dan Misi Kecamatan tertib administrasi dalam pelayanan dan pemberdayaan. Fungsi KTP-El sebagai identitas, berlaku nasional, mencegah pemalsuan, keakuratan data penduduk yang bertujuan tertib administrasi kependudukan yang berbasis TI, serta data penduduk dapat terekam pada database secara nasional, sehingga pemerintah wajib memberi NIK dan masyarakat wajib memiliki KTP-El. Untuk mewujudkan tujuan nasioanal pemerintah Salatiga membentuk pertaturan dan mekanisme pelayanan yang tertuang dalam PERWALI No.30 Tahun 2011 tentang standar pelayanan pubik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran aparatur negara dalam implementasi peraturan Walikota No. 30 Tahun 2011 tentang standar pelayanan publik dibidanG penanganan KTP Elektronik dan factor-faktor yang mempengaruinya. Penelitian ini mengguanankan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitaian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan aparatur kecamatan, observasi, dan dokumentasi di kantor kecamatan Tingkir kota Salatiga. Dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, serta menggunakan teknik tringulasi. Proses analisis data menggunakan prosedur analisis model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yang berkaiatan dengan peran aparatur Negara dalam mengimplementasikan PERWALI No. 30 2011 tentang satandar pelayanan public di bidang penanganan KTP-EL khusnya kantor kecamatan Tingkir kota Salatiga sanagat berjalan efektif, baik dari segi sarana dan prasarana, sumber daya, ataupun biaya, tetapi masih menghadapi beberapa hambatan yang berkaitan dengan waktu penyelesaian atau jadinya KTP-El, diamana belum biasa mencapai waktu yang sudah ditentukan atau diatur dalam PERWALI kota Salatiga.