Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi dalam Menangani Kasus Pencari Suaka di Wilayah Pasifik: Kasus Pemerintah Australia Menutup Pintu Masuk bagi Manusia Perahu Pasca Tahun 2013

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat untuk mengatur setiap kebijakan yang ada karena mendukung kepentingan nasional di dalamnya. Kebijakan luar negeri Indonesia di era Joko Widodo dalam menangani kasus pencari suaka di Wilayah Pasifik yang telah mengedepankan kebijakan "Bebas dan Aktif" melalui peraturan presiden No. 125 tahun 2016 tentang hubungan luar negeri dalam menyelesaikan kasus Pencari Suaka atau Manusia Perahu. Melalui konsep geopolitik yang mendukung konsep Geostrategi Indonesia, yaitu "Bebas dan Aktif", ditegaskan dalam Peraturan Presiden melalui Pasal 3 karena Indonesia telah meyakinkan pandangan dunia luar bahwa negara Indonesia bukan negara terorisme tetapi negara berdasarkan ideologi Pancasila, dan melalui peraturan presiden 24, membawa satu titik yang jelas bagi konsep keamanan non-tradisional melalui kebijakan meminjam dan menggunakan untuk mengakomodasi pengungsi atau orang yang berlayar sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam konsep keamanan tradisional, yang melihat bahwa dengan peraturan presiden, Indonesia telah memastikan kerjasama dalam komunitas keamanan (ASEAN). Kemudian Teori Neo-realisme melihat di era presiden Joko Widodo (aktor negara) yang telah mendukung peraturan presiden No. 125 tahun 2016 sebagai melaksanakan kepentingan nasional yang dinyatakan dalam visi dan misinya di Nawacita point ke 3 sehingga negara Indonesia sebagai negara non-block blok atau yang "Bebas dan Aktif" dan menolak untuk mengikuti kebijakan keamanan Aliansi oleh perdana menteri Australia, yang sebagai dampak negatif terhadap keamanan Indonesia dari 2013 hingga sekarang, pentingnya dari penelitian ini adalah untuk menekankan pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 sesuai dengan penugasannya.

The Indonesian state is a sovereign country to regulate every existing policy because it supports national interests in it. Indonesia's foreign policy in the era of Joko Widodo in handling cases of asylum seekers in the Pacific Region that have put forward the policy of "Free and Active" through presidential regulation No. 125 of 2016 concerning foreign relations in resolving cases of asylum seekers or boat people. Through the concept of geopolitics that supports the concept of Indonesian Geostrategy, namely "Free and Active", is affirmed in the Presidential Regulation through Article 3 because Indonesia has assured the outside world view that the Indonesian state is not a state of terrorism but a state based on Pancasila ideology, and through presidential regulation 24, brings a point it is clear to the concept of non-traditional security through the policy of borrowing and using to accommodate refugees or people who sail according to established rules. In the traditional security concept, which sees that with the presidential regulation, Indonesia has ensured cooperation within the security community (ASEAN). Then the Neo-realism Theory saw in the era of presidential Joko Widodo (state actor) who had supported presidential regulation No. 125 of 2016 as carrying out national interests expressed in its vision and mission in Nawacita 3 points so that the Indonesian state remains in its "ability" as a non-state-block that is "Free and Active" and refuses to follow the security policy of the Alliance by the Australian prime minister, which as a negative impact on Indonesia's security from 2013 to the present, the importance of this research is to emphasize the government in implementing Presidential Regulation No. 125 of 2016 in accordance with its assignment.