Penyimpangan Dalam Putusan Hakim PTUN Atas Lembaga Rechtsverwerking

Abstract

Rechtsverwerking diartikan sebagai pelepasan hak dan dikukuhkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah yang memperoleh tanahnya dengan itikad baik dan menguasainya lebih dari 5 (lima) tahun. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan sertifikat dengan tidak memperhatikan lembaga Rechtsverwerking adalah tidak tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian didasarkan dari mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan sertifikat dengan tidak memperhatikan lembaga Rechtsverwerking adalah tidak tepat dan Hakim hanya melihat dari satu sisi yaitu sisi keabsahan penerbitan sertifikat. Hakim tidak memperhatikan atau mengesampingkan lembaga Rechtsverwerking dan menyatakan batal atau tidak sah sertifikat yang usianya lebih dari (lima) tahun, karena menemukan adanya kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat. Sehingga tujuan yang diinginkan oleh Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 yang menyatakan adanya lembaga Rechtsverwerking belum dapat tercapai dengan sempurna, dikarenakan masih dapat disimpangi dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN).