Model Pengembangan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Kader: Studi Kasus 6 Wilayah Tertinggal

Abstract

Pekerjaan kajian Peningkatan Peran Kader Pembangunan Pedesaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tertinggal didasari atas upaya pemerintah mengidentifikasi dinamika pemberdayaan masyarakat, berikut kader penggeraknya di desa yang masuk dalam kategori wilayah tertinggal. Lebih jauh lagi, identifikasi tersebut diintegrasikan dengan evaluasi sejauh mana Permendagri No. 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat telah dan atau dapat berjalan efektif di pemerintahan desa. Dari hasil pemetaan dan identifikasi dinamika peran kader pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan ada rumusan rekomendasi logical framework program peningkatan peran kader pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara efektif dan memiliki manfaat dengan mendasarkan pada Permendagri No. 7 tahun 2007. Wilayah sasaran program yang dijadikan sampling kajian Peningkatan Peran Kader Pembangunan Pedesaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tertinggal adalah provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Masing-masing provinsi diambil dua kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal menurut Bappenas dan Kementerian PDT. Untuk Provinsi Jawa Tengah ditentukan Kabupaten Rembang dan Wonogiri, sedangkan untuk provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara. Dasar pertimbangan pemilihan empat kabupaten tersebut berdasarkan kategori daerah pesisir, pegunungan, perbatasan, dan daerah konflik. Dari masing-masing kabupaten ditentukan dua desa yang menjadi sampling kajian ini, jadi secara keseluruhan ada 8 desa yang menjadi fokus kajian kami.