Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan UNCAC Tahun 2003 dalam Kaitannya dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Dalam globalisasi ekonomi saat ini, korupsi telah menjadi masalah internasional yang membutuhkan kerjasama dan komitmen dari seluruh negara untuk mengatasinya. Kerjasama, keterbukaan dan komitmen baik dari negara berkembang maupun negara maju dibutuhkan untuk memutuskan rantai korupsi ini. Karenanya, disahkanlah sebuah terobosan peraturan untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni UNCAC (United Nation Convention Againts Corruption) Tahun 2003. Sebagai negara peserta ratifikasi UNCAC sekaligus tuan rumah rumah konferensi ke dua negara peserta UNCAC, Indonesia secara serius mempersiapkan diri dan secara konsisten berusaha mengimplementasikan tujuan UNCAC ini. Hal penting dalam memastikan terselenggaranya percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam mendukung UNCAC adalah memastikan perangkat hukum dan peraturan-peraturan yang ada saat ini sesuai dengan tujuan UNCAC. Untuk itu, Studi berikut ini, bermaksud melihat dan menganalisis lebih jauh mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang turut mendukung khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi di kaitkan dengan Konvensi UNCAC 2003 tersebut.