Konstitusionalitas Kaidah “Presidential Threshold” dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Abstract

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan persoalan yang menarik, salah satunya ketentuan ambang batas bagi partai politik (selanjutnya disebut parpol) yang ingin mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang disebut dengan presidential threshold pada Pasal 222, yang menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.” Oleh karena itu beberapa pihak mengajukan upaya judicial review terhadap Pasal 222 UU Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Antara lain adalah pihak partai Islam Damai Aman dan pihak Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, Khoe Seng Seng dan Usaman terhadap pasal Pasal 222 UU. Namun MK amar putusannya menyatakan menolak permohonan-permohonan tersebut. Terhadap kedua permohonan tersebut menimbulkan pro dan kontra terkait dengan konstitusionalitas ketentuan presidential threshold dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.