Aborsi Indikasi Kedaruratan Medis dan Korban Perkosaan dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Abstract

Pada prinsipnya aborsi dilarang. Namun, dalam hukum positif Indonesia, dalam hal yang dikemukakan skripsi ini aborsi diperbolehkan. Pemerintah telah mengatur larangan tindakan aborsi dalam lingkup pidana yang tertuang dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX. Namun terdapat pengaturan lebih khusus mengenai tindakan aborsi, yaitu pengecualian tindakan Aborsi. Pengaturan mengenai pengecualian larangan tindakan aborsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengaturan lebih lanjut mengenai aborsi serta tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam penelitian ini, penulis hendak meneliti bagaimana legalitas aborsi indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan tersebut jika di lihat dari perspektif Keadilan bermartabat. Adanya peraturan yang melarang tindak pidana aborsi dan peraturan yang mengecualikan larangan tindakan aborsi tersebut adalah gambaran menurut teori keadailan bermartabat. Sebab menurut teori Keadilan Bermartabat, hukum hanya dapat ditemukan dalam jiwa bangsa. Jiwa bangsa dalam hal ini, konkretnya adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini dan hasilnya sudah digambarkan dalam skripsi ini.