Independensi KPK di Indonesia Berdasarkan Sistem Pemerintahan Presidensial

Abstract

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia ialah sistem pemerintahan Presidensial. Di dalam sistem ini pemegang kekuasaan tunggal pemerintahan berada ditangan presiden. Di Indonesia kedudukan Presiden tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang mana Presiden memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan (chief of executive). Kehadiran KPK selanjutnya menjadi sebuah isu dimana bersifat independen yang dibentuk berdasarkan UU KPK. Namun dalam kenyataannya, KPK merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi eksekutif. Disinilah yang menjadi kajian penulis, mengingat kehadirannya dalam UU telah membatasi kekuasaan Presiden yang mana kewenangannya tersebut didapat langsung dari konstitusi. Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut tercermin dari pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta pengurangan fungsi presiden dalam menjalankan pemerintahan di bidang penegakan hukum.