Legitimasi Constitutional Review oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Kasus Konkret

Abstract

Constitutional Review merupakan salah satu cara penegakan hukum, untuk mengontrol peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya, jadi Constitutional Review ini merupakan bagian dari Judicial Review, namun ada titik pembedanya ialah yang menjadi dasar pengujiannya. Dasar pengujian dalam Constitutional Review merupakan konstitusi sebuah negara, tujuan dilakukan Constitutional Review ini merupakan salah satu cara untuk memastikan nilai-nilai dalam konstitusi tertuang dengan baik dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi sendiri merupakan sebuah peraturan tertinggi di suatu negara, sebuah Supreme Law suatu negara, yang dimana setiap lembaga negara harus menegakkan konstitusi itu guna menjamin supremasi konstitusi. Di Indonesia sendiri memiliki UUD 1945 sebagai konstitusi, sebagai Supreme Law yang merupakan peraturan tertinggi seperti yang telah dijelaskan secara hirarki oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, maka dari itu setiap lembaga di Indonesia harus menjunjung tinggi konstitusi, terlebih lagi Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari kekuasaan Yudikatif apabila menemukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi wajib untuk tidak memakainya dan menyatakan tidak sah dalam rangka praktik penegakkan hukum oleh MA, dengan cara melakukan penafsiran konstitusi oleh Hakim, jadi tetap tidak menghilangkan fungsi MK yang memang lembaga khusus dalam melakukan Constitutional Review