Implikasi Yuridis dari Akses Informasi Keuangan terhadap Perpajakan

Abstract

Indonesia telah banyak melakukan kerjasama Internasional antar negara. Kerjasama tersebut salah satunya dibidang pertukaran informasi antar otoritas perpajakan yang disebut dengan Automatic Exchange of Information (AEoI). Dengan adanya AEoI ini maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Di Indonesia, AEoI sendiri dicanangkan sebagai salah satu solusi dalam meminimalisasi masalah pengelakan dan penghindaran pajak agresif yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam pertukaran informasi keuangan antar negara, Direktur Jenderal Pajak bebas untuk memeriksa kekayaan Wajib Pajak di luar negeri dengan kurun waktu 2 minggu. Pemerintah telah mempersempit ruang gerak Wajib Pajak yang ingin menyembunyikan hartanya di luar negeri. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dan eksploratif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang sejarah perkembangan AEoI, dampak terhadap kerhasiaan bank, serta dampak terhadap perpajakan setelah adanya AEoI.