Implikasi Dikeluarkanya Putusan Makamah Agung Nomor: 378 PK/PDT/2006 terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah (Sisa) Ex Eigendom Verponding No. 123 oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB): Studi terhadap Putusan Makamah Agung Nomor: 378 PK/PDT/2006 dan Putusan Makamah Agung Nomor: 312 PK/PDT/2011

Abstract

Skripsi ini berjudul “Implikasi Dikeluarkanya Putusan Makamah Agung Nomor: 378 PK/Pdt/2006 Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah (Sisa) Ex Eigendom Verponding No. 123 oleh Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB) (Studi Terhadap Putusan Makamah Agung Nomor: 378 PK/Pdt/2006 dan Putusan Makamah Agung Nomor: 312 PK/Pdt/2011)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) berhak terhadap kepemilikan hak atas tanah (sisa) Ex Eigendom Verponding No. 123 seluas ± 873 M2. Terhadap rumusan masalah tersebut penulis berpendapat, bahwa dengan dinyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 308 dilakukan secara melawan hukum serta terhadap sertipikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka GPIB tidak berhak terhadap kepemilikan hak atas tanah (sisa) Ex Eigendom Verponding No. 123 seluas ± 873 M2. Permasalahan skripsi ini didasari adanya kontradiktif putusan Makamah Agung Nomor: 378 PK/Pdt/2006 dengan putusan Makamah Agung Nomor: 312 PK/Pdt/2011. Analaisis dalam penelitian ini terkait perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, kepemilikan hak atas tanah oleh Vrees God Eart De Koning dan De Kerkeraad Der Protestanche Gementee Te Ambarawa serta perolehan GPIB terhadap tanah Sertipikat Hak Milik No. 307 dan Sertipikat Hak Milik No. 308. Selain hal tersebut penulis juga mengkritisi putusan Makamah Agung Nomor: 312 PK/Pdt/2011 terkait konversi terhadap (sisa) Ex Eigendom Verponding No. 123 seluas ± 873 M2 yang menurut penulis bahwa sejak 24 September tahun 1961 seharusnya tanah tersebut telah berstastus Tanah Negara.