Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), dan Bank Indonesia (BI)

Abstract

Dalam perubahan ketiga dan keempat UUD NRI Tahun 1945 muncul lembaga-lembaga negara yang disebut mandiri. Lembaga-lembaga negara yang ditentukan mandiri tersebut adalah konstitusional. Lebih lanjut penulis juga hendak menyangkal pandangan yang mengemukakan bahwa kelahiran lembaga-lembaga tersebut sering kali dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari konsep klasik pembagian tiga cabang kekuasaan negara. Hal yang menarik lagi adalah bahwa meskipun ditentukan mandiri, lembaga-lembaga negara demikian itu memiliki bentuk dan sifat independensi yang berbeda. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan permasalahan “Apakah kemandirian KPU, BPK, KY, dan BI konstitusional? Serta bagaimana kemandirian lembaga-lembaga tersebut.” Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis dimana menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian bahan yang terkumpul dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dari permasalahan tersebut adalah bahwa kemandirian lembaga-lembaga negara yang ditentukan mandiri tersebut adalah konstitusional karena pembentukannya berdasarkan konstitusi yakni sesuai dengan asas supremasi konstitusi itu sendiri.