Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, terdapat tambahan mengenai objek praperadilan yakni sah atau tidaknya penetapan tersangka. Tentu putusan tersebut menjadi angin surga bagi tersangka tindak pidana untuk mencoba melepaskan diri dari jerat hukum. Sebagai contoh dalam perkara praperadilan nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel yang diajukan oleh Setya Novanto di Pengadilan Negri Jakarta Selatan. Setya Novanto mempermasalahkan mengenai penetapan tersangka tindak pidana korupsi E-KTP yang ditetapkan oleh KPK. KPK dalam menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka tidak melalui proses penyidikan yang sah melainkan menggunakan berkas pemeriksaan Sugiharto dan Irman dalam perkara nomor: 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP jo.Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 subsider Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi yakni dengan ditemukannya 2 bukti (alat bukti dan barang bukti) pada proses penyelidikan, hasil temuan bukti tersebut dilaporkan pada Pimpinan KPK, kemudian dilakukan gelar perkara, setelah itu dilakukan penyidikan guna menetapkan tersangkanya.