Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Kalimantan Barat – Serawak (2014-2017)

Abstract

Perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia, merupakan salah satu perbatasan darat yang rawan akan terjadinya kasus lintas batas negara salah satunya adalah kasus perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia merupakan kejahatan terstruktur dan termasuk dalam kejahatan lintas batas yang melibatkan individu dalam suatu negara.Individu merupakan bagian penting dalam keamanan negara, yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk berupaya melindungi warga negaranya sebagai tujuan maupun kepentingan dari suatu negara.Pemerintah Indonesia melalui instansi-instansi terkait bekerjasama dengan Pemerintah Malaysia maupun organisasi internasional non pemerintah lainnya untuk mencegah, menangani hingga memberantas kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia.Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait telah diatur dalam Undang-Undang, termasuk didalamnya adalah kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Kepolisian Malaysia untuk saling bertukar informasi maupun melakukan kerjasama dengan melakukan patroli secara bersama-sama.Melalui kerjasama yang dilakukan dengan beberapa pihak dalam lingkup internasional, hal ini kemudian mempengaruhi kebijakan negara maupun kebijakan internasional Indonesia salah satunya adalah untuk menghormati dan tidak melakukan intervensi dengan negara manapun. Kebijakan Pemerintah Indonesia dibuat untuk menangani kasus perdagangan manusia dengan melindungi Warga Negara Indonesia dengan tidak melanggar kebijakan dari negara lain. Meskipun, hambatan yang dihadapi Pemerimtah Indonesia adalah adanya beberapa hal yang tidak sepaham dengan definisi Pemerintah Malaysia.

The border of West Kalimantan and Sarawak Malaysia, which is one of the land borders prone to cross-border cases, is one of the cases of human trafficking. The case of trafficking is a structured crime and includes cross-border crimes involving individuals within a country. Individuals are an important part of state security, which is the responsibility of the government to strive, to protect, its citizens as the goals and interests of a country. The Indonesian government, through relevant agencies, collaborated with the Malaysian Government and other non-governmental international organizations to prevent, deal with and eradicate cases of trafficking involving Indonesian citizens. Collaboration carried out by the Government of Indonesia the relevant agencies has been regulated in the Law, including the cooperation between the Government of Indonesia and the Malaysian Police to exchange information and cooperate with joint patrols. Through cooperation carried out with several parties in the International scope, then affects state policies and Indonesian international policies, one of which is to respect and not intervenes with any country. The Indonesian Government policy was made to handle cases of human trafficking by protecting Indonesian citizens without violating policies from other countries. Although, the obstacles faced by the Indonesian Government are that there are some things that do not agree with the definition of the Malaysian Government.