Perspektif HAM Atas Pasal 81 Ayat (7) Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia Berdasarkan HAM

Abstract

Pada prinsipnya suntikan kebiri kimia tak lantas membuat seseorang tak melakukan pemerkosaan lagi. Sementara disisi lain kebiri kimia berbahaya bagi kesehatan karena menjadikan hormone di dalam tubuh tidak normal, sehingga berefek menyakiti tubuh. Sehingga kebiri kimia dinilai tidak efektif untuk menurunkan terjadinya kejahatan seksual, dan bahkan dinilai melanggar hak-hak asasi manusia. Berpijak dari latar belakang penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statute approach, dan conceptual approach. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, hukuman kebiri kimia bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertentangan dengan Pasal 28 A ayat (1), Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian merujuk pada TAP MPR No. XVII Tahun 1998, kebiri kimia bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 25, dan Pasal 27 TAP MPR No. XVII Tahun 1998. Merujuk pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, kebiri kimia juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2).

In principle, chemical castion injections do not necessarily make someone not commit rape again. While on the other hand castration is a dangerous chemical for health because it makes hormones in the body abnormal, so that it has an effect on hurting the body. So that chemical castration is considered ineffective in reducing the occurrence of sexual crimes, and even considered violating human rights. Based on the background of the research, the purpose of this study is to explain that the chemical castration penalty is a form of violation of Human Rights (HAM). This research is normative legal research with a statue approach., and conceptual approach. The legal materials used in this study are primary and secondary legal materials. The result show that the chemical castration penalty contradicted the Human Rights (HAM) stated in Pasal 28 A ayat (1), pasal 28 B ayat (1), pasal 28 G ayat (1), and ayat (2) undang-undang dasar 1945. Then refer to TAP MPR No. XVII Tahun 1998, chemical castration contradicts, Pasal 2, Pasal 25, and Pasal 27 TAP MPR No. XVII 1988. Referring to undang-undang No. 39 tahun 1999, chemical castration is also contrary to Pasal 2, Pasal 4, pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), and Pasal 36 ayat (2).