Pengaturan Hak Monopoli Negara dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Perspektif: Negara Kesejahteraan

Abstract

Adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh negara pada penyelenggaraan Jaminan sosial dimana pada Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS para pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS. Apabila tidak melaksanakan hal tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif yang diatur pada Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Pada skripsi ini menggambarkan dan membahas bagaimana pengaturan hak monopoli negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial: perspektif negara kesejahteraan. Dengan metode normatif kualitatif, pendekatan konsep hak monopoli negara dan konsep negara kesejahteraan dapat disimpulkan bahwa negara memiliki hak monopoli negara yang berdasarkan kepada kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah guna mewujudkan tujuan dari negara.