Berharap dari Tanah Pangharepan: Kajian Sosio-Historis di Seputar Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda pada Komunitas Kristen di Jawa Barat periode Tahun 1870-1920

Abstract

Penulisan sejarah gereja dan misi Kristen di Jawa Barat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 berisikan tentang perkembangan komunitas-komunitas Kristen Bumiputera. Zending dan para zendeling yang diutus melakukan langkah-langkah dan metode-metode pekabaran Injil untuk menghasilkan komunitas Kristen Bumiputera dengan identitas yang khas daripada komunitas yang telah ada dalam masyarakat Bumiputera. Penulisan sejarah ini biasanya hanya mendeskripsikan secara partikular keberadaan tiap-tiap zendeling di suatu tempat dan waktu tertentu. Ataupun, secara universal hanya menyangkut keberadaan Zending yang berkiprah di suatu wilayah tertentu di Nusantara. Karena itu, perlu ada upaya penelitian dan penulisan sejarah dengan konteks yang berbeda, yaitu menggunakan kebijakan-kebijakan politik kolonial di Hindia Belanda, dhi. Regeringsreglement 1854, Agrarisch Wet 1870, dan Decentralisatie Wet 1903. Konteks sosial politik pemerintahan ini akan memperkaya penafsiran-penafsiran historis terhadap perkembangan gereja dan misi Kristen di Jawa Barat Karya tulis ilmiah ini mencoba untuk menuliskan kembali pembentukan desa-desa Kristen di Jawa Barat pada tahun antara 1882 sampai dengan 1912 dan upaya para zendeling membentuk desa-desa Kristen tersebut. Untuk mencapai penelitian tersebut, saya akan menelusuri arsip-arsip Zending dari Nederlandsche Zendingsvereeniging (NZV) dalam kumpulan sumber-sumber Zending, seperti dalam terbitan Bronnenpublicatie. Pertama-tama penelusuran historis ini dibaca ulang dengan menelusuri arsip-arsip yang berkaitan langsung dengan sikap, respons, dan keputusan zendeling dan Zending terhadap pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut. Pendekatan ini juga hendak menemukan relasi-relasi dan interaksi sosial yang terbangun antara para zendeling dengan para pegawai pemerintah kolonial baik Eropa maupun Bumiputera. Akhirnya, penelusuran arsip-arsip sejarah ini akan menghasilkan penulisan sejarah (historiografi) secara baru dan berbeda untuk mendeskripsikan ulang pembentukan desa-desa Kristen secara komprehensif. Dengan demikian, catatan-catatan sejarah ini menjadi modal sosio-historis bagi gereja (dhi. Gereja Kristen Pasundan) dalam merespons kebijakan dan tata pemerintahan dalam konstruksi hukum nasional Indonesia, yang melanjutkan bentuk dan struktur konstruksi hukum kolonial.