Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Konsinyasi Pengadaan Tanah

Abstract

Pengadaan tanah merupakan suatu timdakan yang digunakan untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Perolehan tanah dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Sebagai wujud penghormatan hak-hak bagi pemegang hak atas tanah, pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini instansi Pemerintah memberikan ganti rugi yang layak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas tanah yaitu penetapan ganti rugi didasarkan atas musyawarah, ganti rugi yang layak yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaaan tanah, serta pengajuan keberatan terhadap besarnya ganti rugi. Salah satu cara pemerintah memberikan ganti rugi dengan cara konsinyasi atau penitipan ganti rugi ke Pengadilan. Penitipan ganti rugi tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil tanah pemegang hak atas tanah oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.