Strategi Pengembangan Lembaga Pasar Berbasis Biaya Transaksi-Timor Leste

Abstract

Timor Leste, seperti negara-negara berkembang lainnya, kini memasuki ekonomi pasar dalam proses integrasi ekonomi regional dan global. Salah satu prioritas rencana pembangunan strategis 2011-2010 Pemerintah Timor Leste adalah pembentukan pasar. Hingga saat ini belum ada model pengembangan pasar dan rencana aksi, tetapi secara alami pemerintah dan komunitas bisnis telah mengembangkan institusi pasar. Pada 2016, Timor-Leste diberikan status pengamat oleh Organisasi Perdagangan Dunia dan mendekati keanggotaan ASEAN. Pengembangan institusi pasar yang efisien dengan mengurangi biaya transaksi di negara ini tentunya merupakan salah satu prasyarat untuk memasuki pasar regional dan global. Studi ini berfokus pada kerangka ekonomi biaya transaksi sebagai elemen dari ekonomi kelembagaan baru atau pendekatan yang terlihat, mengingat pengembangan institusi pasar berdasarkan biaya transaksi yang melibatkan tiga kelompok pelaku yaitu pemerintah, pengusaha dan konsumen dalam melakukan bisnis transaksi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan tiga elemen kelembagaan dalam bentuk aturan formal, aturan non-formal serta penegakan aturan serta unsur-unsur yang membentuk biaya transaksi. Berdasarkan data kualitatif dari para pemain pasar tradisional dan modern di kota Dili, ibukota Timor Leste, serta dari pejabat pemerintah, studi ini menemukan bahwa : (a) Timor Leste secara de facto sebagai negara yang terbuka bagi pelaku pasar internasional dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengembangan lembaga pasar masih terbatas pada pasar fisik, belum mengarah pada pasar komoditas dan e-commerce yang telah berkembang di negara negara yang lebih maju, termasuk Indonesia. Pelaku pasar, sejauh ini memahami persaingan dapat menurunkan biaya transaksi dan variasi kebutuhan makin bisa terpenuhi, (b) pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli dengan akal sehat mereka sadar pentingnya untuk menghitung biaya transaksi yang efisien berdasarkan skala ekonomi (melalui pembelian jumlah besar, frekuensi rendah), selanjutnya (c) perumusan strategi pengembangan lembaga pasar berdasarkan biaya transaksi sebagai elemen yang penting (the importance) masih belum secara jelas dirumuskan karena pemerintah Timor Leste lebih fokus masalah - masalah jangka pendek yang dipertimbangkan sebagai hal yang mendesak (urgent) - misalnya peraturan yang mengatur pada pasar fisik sebagai pertemuan penjual dan pembeli, belum ada konsep pengembangan pasar virtual dan pasar komoditas (Commodity Exchange) seperti di sejumlah negara tetangga. Sementara itu, aspek lembaga pasar yang sedang berkembang masih perlu diselaraskan baik dengan aturan formal dan aturan informal serta infrastruktur pendukung.

Timor Leste, like other developing countries, is now entering the market economy in the process of regional and global economic integration. One of the priorities for the 2011-2010 strategic development plan for the Government of Timor Leste is market formation. Until now there is no market development model and action plan yet, but naturally the government and the business community have developed market institutions. In 2016, Timor-Leste was granted observer status by the World Trade Organization and is approaching ASEAN membership. The development of efficient market institutions by reducing transaction costs in the country is certainly one of the prerequisites for entering regional and global markets. The study is focusing on the framework of transaction costs economics as an element of the new institutional economics or visible-hand approach, given the development of market institutions based on transaction costs involving three groups of actors namely the government, entrepreneurs and consumers in conducting business transactions. In addition, this study also considers three institutional elements in the form of formal rules, non-formal rules as well as rule enforcement as well as the elements that make up transaction costs. Based on qualitative data from traditional and modern market players in Dili, the capital city of East Timor, as well as from government officials, this study found that: (a) Timor Leste is de facto a country open to international market participants in order to meet the needs of the community. The development of market institutions is still limited to the physical market, not yet leading to the commodity and e-commerce markets that have developed in more developed countries, including Indonesia. Market participants, so far understand competition can reduce transaction costs and variety of needs can be met, (b) market participants, both sellers and buyers with their common sense realize the importance of calculating efficient transaction costs based on economies of scale (through large quantity purchases, frequencies low), then (c) the formulation of a market institution development strategy as an important element (the importance) has not been clearly formulated because the government of Timor Leste so that it is still more focused on short-term issues considered as urgent - for example regulations which regulates the physical market as a meeting of sellers and buyers, there is no concept of developing virtual markets and commodity markets (Commodity Exchange) as in a number of neighboring countries . Meanwhile, aspects of developing market institutions still need to be harmonized both formal and informal rules and supporting infrastructure.