Disharmonisasi Ketentuan Diversi

Abstract

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Setiap anak yang ada di Indonesia ber hak untuk mendapatkan upaya Diversi dari Negara di setiap tahap pemeriksaan peradilan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak dan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam kedua peraturan tersebut terdapat ketidak sesuaian mengenai hal-hal yang mengatur tentang Diversi. Disharmonisasi antara kedua peraturan tersebut terletak di dalam peraturan tentang syarat seorang anak untuk bisa mendapatkan upaya Diversi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, peraturan di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem peradilan Anak lebih selaras dengan restorative jutice jika di bandingkan dengan Peraturan yang terdapat di dalam Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Karena peraturan di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 lebih membuka kemungkinan untuk seorang anak mendapatkan pengupayaan Diversi. Sehingga tujuan dari Diversi itu sendiri dapat lebih mudah tercapai.