Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP RI: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Abstract

Kode etik sangatlah penting bagi penyelenggara pemilu yang harus tetap diemban supaya terjaga profesionalitas serta menjalankan penyelenggaraan pemilu dengan baik. Namun, tak sedikit yang melakukan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. Tindakan ini menjadikan penyelenggara pemilu tidak profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sehingga penyelenggaraan pemilu tidak berjalan dengan semestinya. Dalam penelitian ini, penulis mengetahui dan menganalisis penyelesaian pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh DKPP RI. Pembahasan penelitian ini, penulis menganalisis menggunakan perspektif teori keadilan bermartabat. Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu telah diatur di dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dalam perspektif keadilan bermartabat, pelanggaran kode etik diselenggarakan dalam peradilan etis menurut hukum yang berlaku menurut jiwa bangsa. Hal ini merupakan keinginan jiwa bangsa yang konkretnya merupakan peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam UU Pemilu dan putusan DKPP RI.