Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Satwa Langka

Abstract

Penulisan skripsi ini menganalisis tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Satwa Langka. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah mempertimbangkan unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis atau tidak. Studi kasus penulisan skripsi ini menggunakan studi kasus pada Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn dan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl dimana kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kedua putusan diatas kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan perniagaan bagian tubuh satwa langka yang dilindungi oleh negara. Sehingga kedua terdakwa atas perbuatannya dikenakan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, dan dalam pembuktian di persidngan semua unsur-unsurnya telah terpenuhi. Sehingga dalam putusan persidangan kedua terdakwa telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim masing-masing selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Maskur Bin M Amin dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn, dan hukuman penjara selama 1 tahun serta denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Sutar Bin Sonokarso.