Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur dikaitkan dengan Perlindungan Anak

Abstract

Tindakan persetubuhan yang dilakukan kepada korban sangat tragis dialami sehingga, diperlukan adanya perlindungan anak yang dilakukan dari pihak-pihak tertentu seperti Hakim, Jaksa, aparat penegak hukum hingga pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga khusus, orangtua maupun masyarakat juga turut berperan dalam hal melindungi anak. Banyak anak-anak terlepas dari pengawasan orang tua sehingga mereka rentan menjadi korban perlakuan tidak senonoh oleh pelaku kejahatan yang mengambil keuntungan pribadi dimana dalam hal ini mereka memuaskan hasrat birahi mereka kepada korban anak-anak yang masih di bawah umur. Hakim dalam mempertimbangkan hukuman kepada pelaku persetubuhan ini perlu memperhatikan perlindungan yang wajib dilakukan bukan hanya peran terhadap pelaku saja. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada norma, kaidah hukum dan analisa kasus pada putusan Nomor 196/Pid.Sus/2013/PN.Smp. bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu, terdiri dari aturan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Pertimbangan Hakim dalam kasus ini, dilihat secara yuridis yaitu Hakim mempertimbangkan pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan. Pertimbangan Hakim terhadap kasus ini wajib memenuhi unsur yuridis, filosofis, sosiologis, keadaan memberatkan, meringankan terdakwa dan perlindungan terhadap korban.