Implementasi Pelayanan Publik Berintegritas dalam Pemerintahan (Studi Kasus di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Abstract

Akuntabilitas pelayanan publik nampak dalam paradigma moral integritas pelayanan publik. Birokrasi pelayanan publik seharusnya menjadi kepanjangan tangan dari sebuah kekuasaan yang dilegitimasi hukum menjadi representasi rakyat. Rakyat menggugat sejauhmana responsibilitas, atau akuntabilitas pelayanan publik benar-benar menjamin rakyat menuju pada kesejahteraan. Untuk itu dituntut secara mutlak perlunya integritas dalam pelayanan publik. Perbaikan perilaku sector public diarahkan pada upaya membangun perlawanan secara terstruktur praktek-praktek non integritas. Penting bagi sebuah birokrasi pelayanan publik untuk menciptakan budaya etika dalam organisasi, melalui penguatan refleksi etika terinstitusional yang terintegrasi dalam managemen organisasi guna menguatkan komitmen akan pelayanan public berintegritas. Diseminasi integritas pelayanan publik, dimulai dari penanaman nilai integritas dalam etika public, dan kemudian tercermin dalam implementasi supaya nilai integritas menjadi pertimbangan kebijakan public. Hakekat utama dalam implementasi pelayanan public berintegritas adalah pada tanggung jawab moral yang terinstitusional dan diinternalisasi dalam diri individu