Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Slt, Putusan Pengadilan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt, Putusan Pengadilan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Slt)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang pemenuhan unsur tindak pidana penadahan pada Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Slt, Putusan Pengadilan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt, Putusan Pengadilan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Slt. Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 jenis data, yaitu data primer, bahan sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukan Berdasarkan analisis yuridis mengenai perbuatan jual beli yang dikenakan Pasa1 480 KUHP (studi kasus: Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Slt dan Putusan Pengadilan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Slt), memenuhi semua unsur dalam Pasa1 480 KUHP, dimana dalam unsur tindak pidana penadahan terdapat 2 (dua) unsur. Unsur yang pertama adalah unsur objektif dan unsur kedua adalah unsur subjektif. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Slt dan Putusan Pengadilan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Slt telah memenuhi unsur tindak pidana penadahan objektif, yaitu perbuatan jual beli barang hasil kejahatan, dan memenuhi unsur subjektif yaitu mengetahui bahwa barang yang diperoleh adalah hasil dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga memenuhi unsur niat jahat. Berbeda pada analisis yuridis mengenai perbuatan jual beli yang dikenakan Pasa1 480 KUHP pada putusan nomor Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt), terdakwa tidak memenuhi semua unsur dalam Pasa1 480 KUHP, dimana dalam unsur tindak pidana penadahan terdapat 2 (dua) unsur. Unsur yang pertama adalah unsur objektif dan unsur kedua adalah unsur subjektif. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penadahan objektif, yaitu perbuatan jual beli, namun tidak memenuhi unsur subjektif yaitu mengetahui bahwa barang yang diperoleh adalah hasil dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak memenuhi unsur niat jahat / mens rea.